Purbaya menjelaskan pemerintah terus memantau kondisi keuangan daerah untuk memastikan pembayaran gaji pegawai tetap berjalan. Menurutnya, tambahan anggaran merupakan salah satu opsi yang sedang disiapkan, namun keputusan akhir masih menunggu arahan Presiden. Ia menegaskan peluang pemberian bantuan tersebut tetap terbuka apabila memang dibutuhkan.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga meminta Kementerian Keuangan mempercepat pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah yang berhak menerimanya. Dana tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menutup kebutuhan belanja pegawai yang saat ini mengalami tekanan akibat keterbatasan anggaran.
Pemerintah menilai tidak semua daerah akan otomatis memperoleh tambahan dana. Evaluasi akan dilakukan berdasarkan kondisi fiskal masing-masing daerah, termasuk kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan riil untuk membayar gaji ASN. Karena itu, proses verifikasi akan menjadi dasar sebelum bantuan anggaran disalurkan.
Persoalan kemampuan daerah membayar gaji ASN menjadi perhatian pemerintah dalam beberapa waktu terakhir. Selain mempertimbangkan bantuan dari pusat, pemerintah juga mendorong pemda meningkatkan efisiensi belanja dan mengoptimalkan pendapatan daerah agar kondisi fiskal lebih sehat dan berkelanjutan.
Rencana pemberian tambahan dana ini diharapkan dapat menjaga kelancaran pembayaran gaji pegawai sekaligus memastikan pelayanan publik di daerah tetap berjalan optimal tanpa terganggu oleh keterbatasan anggaran.
Sumber: CNN Indonesia