Anwar Hafid Soroti Dua Masalah Dana Bagi Hasil untuk Daerah

 

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyoroti dua persoalan utama dalam penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) kepada pemerintah daerah. Kedua persoalan tersebut meliputi ketidakadilan dalam perhitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta pembayaran DBH yang masih mengalami keterlambatan. Menurutnya, kondisi tersebut membuat daerah penghasil sumber daya alam belum mendapatkan manfaat yang sebanding dengan kekayaan yang dimiliki wilayahnya.

Anwar menyampaikan persoalan tersebut dalam program Senator Menyapa 2026 yang membahas tema pemerataan manfaat kekayaan alam bagi masyarakat daerah. Ia menilai mekanisme pembagian DBH saat ini masih perlu diperbaiki agar daerah penghasil dapat memperoleh haknya secara lebih adil. Pasalnya, aktivitas pengelolaan sumber daya alam di suatu wilayah sering kali menghasilkan nilai ekonomi yang besar, tetapi dampaknya terhadap pendapatan daerah dinilai belum maksimal.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah formulasi pengenaan PNBP yang masih didasarkan pada hasil tambang. Menurut Anwar, mekanisme tersebut belum sepenuhnya memberikan keuntungan bagi daerah ketika komoditas sumber daya alam mengalami peningkatan nilai ekonomi setelah melalui proses hilirisasi. Padahal, hilirisasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah produk tambang melalui proses pengolahan di dalam negeri.

Ia menilai peningkatan nilai ekonomi dari kegiatan hilirisasi seharusnya juga memberikan dampak lebih besar terhadap pendapatan daerah penghasil. Namun, dalam praktiknya, manfaat yang diterima pemerintah daerah melalui skema DBH dinilai belum mengalami perubahan signifikan. Kondisi ini menjadi salah satu alasan perlunya evaluasi terhadap aturan dan mekanisme pembagian penerimaan dari sektor sumber daya alam.

Persoalan kedua berkaitan dengan pembayaran DBH yang belum sepenuhnya diterima oleh pemerintah daerah. Anwar mengungkapkan bahwa masih terdapat hak DBH untuk Sulawesi Tengah yang belum dibayarkan oleh pemerintah pusat sejak 2023. Menurutnya, sistem pencairan yang dilakukan secara bertahap atau dicicil membuat pemerintah daerah kesulitan memastikan ketersediaan anggaran untuk menjalankan berbagai program pembangunan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Anwar mengusulkan perubahan mekanisme pembagian DBH melalui skema 50:50. Dalam usulan tersebut, sebanyak 50 persen penerimaan langsung masuk ke kas daerah penghasil, sedangkan 50 persen lainnya masuk ke kas pemerintah pusat. Pembagian dilakukan secara langsung ketika penerimaan negara diperoleh sehingga daerah tidak perlu menunggu proses pencairan dari pemerintah pusat.

Anwar juga mengusulkan penerapan sistem opsen atau pemotongan langsung di sumber penerimaan. Dengan mekanisme tersebut, pembagian dana dapat dilakukan secara otomatis dan lebih transparan. Ia menilai sistem ini dapat memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam menyusun anggaran serta merencanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, Anwar menyebut bahwa ketentuan pembagian DBH dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebenarnya telah mengatur alokasi untuk daerah. Menurutnya, persoalan yang perlu mendapatkan perhatian bukan hanya besaran pembagian, tetapi juga mekanisme penyaluran yang dinilai belum memberikan kepastian waktu.

Ia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan usulan tersebut sebagai salah satu solusi untuk memperbaiki hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan penyaluran yang lebih cepat dan transparan, pemerintah daerah diharapkan memiliki keleluasaan dalam mengelola anggaran, meningkatkan pembangunan infrastruktur, serta memperbaiki pelayanan publik.

Persoalan DBH ini juga menjadi perhatian sejumlah pihak dalam forum Senator Menyapa 2026. Pembahasan tersebut menekankan pentingnya pemerataan manfaat sumber daya alam agar kekayaan yang dihasilkan suatu wilayah tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemerintah pusat dan perusahaan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Anwar menegaskan bahwa daerah penghasil harus mendapatkan manfaat yang lebih nyata dari kekayaan alam yang dimilikinya. Melalui perbaikan formulasi dan mekanisme pembayaran DBH, diharapkan tidak ada lagi keterlambatan penyaluran hak daerah. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Sumber: CNN Indonesia





Lebih baru Lebih lama

Tag Terpopuler