JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri ke kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (9/8/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan program energi nasional sekaligus langkah pemerintah merampingkan struktur perusahaan BUMN.
Dalam pertemuan itu, Simon melaporkan perkembangan Program Mandatori B50, yakni penggunaan biodiesel dengan campuran 50% bahan bakar berbasis minyak sawit. Program tersebut telah diluncurkan pemerintah pada Juli 2026 dan menjadi salah satu agenda penting dalam kebijakan ketahanan energi nasional.
Selain B50, Pertamina juga melaporkan kesiapan infrastruktur untuk mendukung tahapan persiapan program mandatori bioetanol. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong penggunaan energi alternatif sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Namun, pembahasan di Hambalang tidak hanya berkaitan dengan energi. Prabowo juga memberikan arahan mengenai perampingan struktur BUMN, khususnya Pertamina dan PLN. Presiden meminta pengurangan sejumlah lapisan organisasi serta anak dan cucu perusahaan yang dinilai dapat membuat proses pengambilan keputusan menjadi terlalu panjang.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pemangkasan struktur tersebut ditujukan untuk mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas, serta menjaga efisiensi perusahaan-perusahaan milik negara.
Arahan tersebut sejalan dengan agenda pemerintah untuk melakukan transformasi dan efisiensi BUMN. Struktur perusahaan yang terlalu berlapis dinilai dapat memperpanjang jalur birokrasi dan membuat respons perusahaan terhadap persoalan bisnis menjadi kurang cepat.
Pertamina menjadi salah satu perusahaan yang mendapat perhatian dalam agenda tersebut karena memiliki struktur usaha yang luas dengan berbagai anak perusahaan dan unit bisnis. Pemerintah ingin memastikan setiap lapisan perusahaan memberikan kontribusi yang jelas terhadap produktivitas dan kinerja korporasi.
Di sisi energi, perkembangan B50 juga menjadi perhatian karena program tersebut berkaitan dengan upaya meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati di dalam negeri. Pertamina perlu memastikan kesiapan infrastruktur, distribusi, dan operasional agar implementasi program berjalan lancar.
Pertemuan Prabowo dan Dirut Pertamina ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada ketahanan energi, tetapi juga mulai menekankan aspek efisiensi dan penyederhanaan tata kelola BUMN. Jika diterapkan secara konsisten, perampingan struktur diharapkan dapat membuat perusahaan pelat merah bergerak lebih cepat dan efisien.
Pemerintah kini mendorong Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya untuk menindaklanjuti arahan tersebut. Pemangkasan anak-cucu perusahaan nantinya diharapkan tidak sekadar mengurangi jumlah entitas, tetapi juga menghasilkan struktur perusahaan yang lebih sederhana, produktif, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi negara.
Sumber: CNN Indonesia