JAKARTA – Permintaan untuk membatalkan perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilakukan saat Purbaya Yudhi Sadewa menjabat Menteri Keuangan mulai dibahas oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Perombakan tersebut sebelumnya dilakukan terhadap sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama kemudian meminta agar keputusan tersebut ditunda atau dibatalkan.
Suahasil mengatakan pembahasan mengenai permintaan tersebut masih berlangsung. Hal itu disampaikannya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
"Sudah itu, lagi dibicarakan kayaknya," ujar Suahasil.
Ketika ditanya apakah perombakan tersebut nantinya benar-benar akan dibatalkan, Suahasil belum memberikan kepastian. Ia meminta publik menunggu keputusan final dari Kementerian Keuangan.
"Nanti aja, kalau sudah jadi," katanya.
Ratusan Pejabat Dirombak
Perombakan pejabat tersebut dilakukan pada Kamis, 10 September 2026. Kebijakan itu mencakup ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mayoritas perubahan terjadi pada DJP dan DJBC.
Pejabat yang terkena perombakan berasal dari sejumlah tingkatan, mulai dari Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional, hingga pejabat pada unit organisasi non-eselon Kementerian Keuangan.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto sebelumnya menjelaskan bahwa rotasi pejabat pada dasarnya merupakan hal biasa. Namun, ia menyebut terdapat beberapa nama yang menurutnya masuk dalam perombakan tanpa mengikuti proses assessment talent management.
Bimo menyebut nama-nama tersebut sebagai "nama-nama ajaib".
"Itu kan usulan kita, rotasi itu. Cuma memang ada beberapa yang nama-nama 'ajaib' yang tidak ikut proses assessment talent management," ujar Bimo pada 16 September 2026.
Dua Dirjen Minta Ditunda
Bimo kemudian mengatakan dirinya bersama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama telah meminta agar keputusan perombakan tersebut ditunda atau dibatalkan.
Menurut Bimo, permintaan itu berkaitan dengan proses penilaian dan seleksi yang sebelumnya telah dijalani oleh sejumlah pejabat. Ia menilai perubahan tersebut perlu dibahas lebih lanjut agar tidak menimbulkan persoalan bagi pejabat yang telah mengikuti proses assessment dan talent management.
Kini, keputusan mengenai nasib rotasi tersebut berada dalam pembahasan di bawah kepemimpinan Suahasil sebagai Menteri Keuangan.
Hingga Jumat (18/9/2026), belum ada keputusan final apakah seluruh perombakan akan dibatalkan, dipertahankan, atau dilakukan penyesuaian terhadap sebagian nama pejabat.
Kementerian Keuangan masih melakukan pembahasan internal sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Sumber: detikFinance.