JAKARTA – Pemerintah akhirnya menyelesaikan kewajiban surat utang yang berkaitan dengan penanganan krisis ekonomi 1997-1998 melalui skema Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kewajiban tersebut dinyatakan tuntas pada Agustus 2026, hampir tiga dekade setelah pemerintah menerbitkan berbagai surat utang untuk menangani krisis perbankan saat itu.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, pemerintah pada masa krisis 1997-1998 menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai keseluruhan sekitar Rp640 triliun. Surat utang tersebut memiliki jadwal jatuh tempo yang berbeda-beda dan pelunasannya berlangsung secara bertahap.
Salah satu kewajiban yang berkaitan dengan program penanganan krisis tersebut telah lebih dahulu selesai. Sementara itu, kewajiban surat utang yang terkait dengan BLBI baru dapat diselesaikan pada Agustus 2026.
Dibayar dari Surplus Bank Indonesia
Suahasil mengatakan penyelesaian kewajiban tersebut salah satunya menggunakan surplus Bank Indonesia (BI). Berdasarkan hasil audit laporan keuangan BI tahun 2025, terdapat surplus sekitar Rp55 triliun yang kemudian disetorkan ke kas negara.
Dana tersebut digunakan sesuai ketentuan untuk membantu menyelesaikan kewajiban surat utang negara yang diterbitkan pemerintah dalam rangka penanganan krisis ekonomi 1997-1998.
Menurut Suahasil, mekanisme penggunaan surplus BI untuk pembayaran kewajiban tersebut telah dilakukan secara bertahap. Ketika terdapat surplus yang dapat digunakan sesuai ketentuan, dana tersebut disetorkan dan dimanfaatkan untuk pembayaran kewajiban pemerintah.
Warisan Krisis Ekonomi 1998
BLBI merupakan skema bantuan likuiditas yang diberikan Bank Indonesia kepada sejumlah bank yang mengalami kesulitan likuiditas ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada akhir 1990-an.
Krisis tersebut memberikan tekanan besar terhadap sistem perbankan dan perekonomian Indonesia. Pemerintah kemudian menerbitkan berbagai instrumen surat utang untuk menangani dampak krisis serta melakukan penyelamatan dan restrukturisasi sektor perbankan.
Dalam catatan sejarah penanganan krisis, Bank Indonesia menyalurkan dana BLBI dalam jumlah besar kepada bank-bank yang mengalami persoalan likuiditas. ANTARA sebelumnya mencatat nilai penyaluran BLBI mencapai lebih dari Rp144,5 triliun kepada 48 bank.
Persoalan BLBI kemudian berlangsung selama bertahun-tahun, termasuk terkait upaya pemerintah mendapatkan kembali kewajiban dari para penerima bantuan dan penyelesaian berbagai aset serta kewajiban yang muncul setelah krisis.
Pelunasan Berlangsung Hampir Tiga Dekade
Pelunasan kewajiban surat utang terkait BLBI menjadi bagian dari proses panjang penyelesaian warisan fiskal krisis 1997-1998.
Suahasil menjelaskan tidak seluruh obligasi yang diterbitkan pada masa tersebut memiliki waktu pembayaran yang sama. Sebagian kewajiban telah selesai lebih dahulu, sementara kewajiban lainnya baru berakhir setelah dilakukan pembayaran secara bertahap.
Dengan selesainya kewajiban surat utang terkait BLBI pada Agustus 2026, pemerintah menyatakan seluruh kewajiban surat utang yang berkaitan dengan penanganan krisis 1997-1998 tersebut telah dituntaskan sesuai mekanisme yang berlaku.
Bukan Berarti Seluruh Persoalan BLBI Hilang
Penting membedakan antara pelunasan kewajiban surat utang pemerintah terkait BLBI dengan seluruh persoalan hukum dan penagihan yang pernah muncul dari program BLBI.
Sejarah BLBI juga mencakup persoalan kewajiban para obligor, pengelolaan aset, serta sejumlah perkara hukum yang pernah ditangani aparat penegak hukum. Karena itu, penyelesaian surat utang pemerintah tidak otomatis berarti seluruh persoalan yang pernah berkaitan dengan BLBI memiliki konteks yang sama.
Pada masa sebelumnya, pemerintah juga melakukan berbagai mekanisme penyelesaian kewajiban melalui penagihan maupun penyerahan aset. Sejumlah perkara terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI bahkan pernah menjadi objek penanganan hukum.
Kini, dari sisi kewajiban surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk menangani krisis 1997-1998, pembayaran terakhir telah diselesaikan pada Agustus 2026. Pemerintah menggunakan mekanisme pengelolaan surplus BI untuk membantu memenuhi kewajiban tersebut.
Dengan demikian, warisan surat utang dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998 yang telah berlangsung selama hampir 30 tahun akhirnya memasuki tahap akhir penyelesaian.
Sumber: CNN Indonesia & detikFinance