Dalam pertemuan itu, Simon melaporkan perkembangan Program Mandatori B50, yakni penggunaan biodiesel dengan campuran minyak sawit sebesar 50 persen. Program tersebut sebelumnya telah diluncurkan Presiden Prabowo pada Juli 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.
Selain B50, pembahasan juga mencakup kesiapan infrastruktur untuk memasuki tahap persiapan penerapan mandatori bioetanol. Pemerintah mendorong pemanfaatan sumber energi dalam negeri sebagai salah satu strategi mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.
Pertemuan tersebut tidak hanya membahas sektor energi. Prabowo juga memberikan arahan mengenai perampingan struktur BUMN, khususnya di Pertamina, PLN, dan perusahaan negara lainnya.
Presiden meminta pengurangan sejumlah lapisan organisasi atau layer, termasuk anak dan cucu perusahaan BUMN. Langkah tersebut ditujukan untuk memperpendek rantai birokrasi sehingga proses pengambilan keputusan dapat berlangsung lebih cepat.
Pemerintah menilai struktur perusahaan yang lebih sederhana dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga efisiensi. Pemangkasan lapisan organisasi juga diharapkan membuat BUMN lebih lincah dalam merespons berbagai persoalan bisnis dan tantangan ekonomi.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa arahan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan negara. Pertemuan di Hambalang menjadi salah satu agenda pemerintah dalam memperkuat tata kelola BUMN sekaligus mendorong kemandirian energi.
Dengan dua agenda tersebut, pemerintah ingin memastikan program energi strategis seperti B50 berjalan sesuai target, sementara perusahaan negara dapat beroperasi dengan struktur yang lebih ramping, cepat, dan efisien.
Sumber: CNN Indonesia