BANDUNG — Forum Intelektual Antardisiplin (FIAD) mendesak pemerintah tidak terlalu sering mengganti kurikulum pendidikan. Mereka menilai pembenahan pendidikan seharusnya tidak selalu dimulai dengan mengganti nama atau sistem kurikulum, melainkan memperkuat evaluasi terhadap pelaksanaannya.
Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan FIAD di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Minggu (27/9/2026). Forum tersebut mempertemukan akademisi, guru, praktisi pendidikan, pekerja, petani, serta sejumlah pihak yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan.
FIAD menilai perubahan kebijakan pendidikan perlu didasarkan pada evaluasi yang jelas. Pemerintah perlu melihat apakah tujuan pendidikan benar-benar diterapkan dalam proses pembelajaran, bagaimana dampaknya terhadap peserta didik, serta dukungan apa yang dibutuhkan guru dan sekolah.
Forum juga mendorong adanya need assessment, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi dampak sebelum pemerintah mengambil keputusan besar terkait kebijakan pendidikan. Langkah tersebut dinilai penting agar perubahan tidak hanya terjadi pada tingkat sistem atau dokumen, tetapi benar-benar memberikan dampak pada proses belajar siswa.
Selain persoalan perubahan kurikulum, FIAD menyoroti perlunya ruang yang lebih besar bagi sekolah dan daerah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi masing-masing. Indonesia memiliki keragaman geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan sehingga pendekatan pendidikan dinilai tidak selalu dapat diterapkan secara seragam.
Salah satu gagasan yang dibahas adalah otonomi kontekstual. Melalui pendekatan ini, sekolah dan daerah dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan serta potensi wilayah masing-masing, tetapi tetap mengacu pada tujuan dan standar pendidikan nasional.
Peran guru juga menjadi perhatian dalam forum tersebut. Guru dinilai membutuhkan ruang untuk menjalankan otonomi profesional sehingga dapat menyesuaikan proses pembelajaran dengan kondisi peserta didik.
Dengan demikian, FIAD mendorong pemerintah agar pembenahan pendidikan lebih berorientasi pada kualitas implementasi. Perubahan kebijakan tidak hanya diukur dari pergantian kurikulum, tetapi juga dari kemampuan sistem pendidikan meningkatkan kualitas pembelajaran dan memenuhi kebutuhan peserta didik.
Sumber: CNN Indonesia