Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pencairan akan dilakukan dalam dua tahap. Sebanyak Rp10 triliun akan dicairkan pada Oktober, kemudian Rp10 triliun berikutnya pada November 2026. Tambahan dana tersebut berasal dari APBN 2026 dan ditujukan untuk mendukung kondisi keuangan BPJS Kesehatan.
Keputusan tersebut dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2026). Pemerintah membahas kondisi keuangan BPJS Kesehatan serta keberlanjutan program JKN ke depan.
Iuran Lebih Kecil dari Pembayaran Manfaat
Salah satu alasan pemerintah menyiapkan tambahan dana adalah adanya kesenjangan antara iuran yang berhasil dikumpulkan dengan biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayarkan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan hingga September 2026, BPJS Kesehatan telah mengumpulkan iuran sekitar Rp118 triliun.
Sementara itu, pembayaran manfaat pelayanan kesehatan telah mencapai Rp132 triliun. Artinya, terdapat selisih sekitar Rp14 triliun antara penerimaan iuran dan pembayaran manfaat.
Menurut Prihati, kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan arus kas. Tambahan dana dari pemerintah diperlukan agar pembayaran pelayanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan tetap berjalan.
Rp20 Triliun Cair Dua Tahap
Suahasil memastikan tambahan dana Rp20 triliun tersebut akan dicairkan dalam dua bulan.
Tahap pertama sebesar Rp10 triliun dijadwalkan cair pada Oktober 2026. Kemudian Rp10 triliun berikutnya akan disalurkan pada November.
Dana tersebut berada di luar anggaran pemerintah sekitar Rp47 triliun untuk membayarkan iuran 96,8 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Pemerintah berharap tambahan anggaran tersebut dapat memperkuat kondisi keuangan BPJS Kesehatan sehingga pembayaran klaim kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya tetap lancar.
Peserta BPJS Capai 285 Juta Jiwa
Persoalan keuangan BPJS Kesehatan juga berkaitan dengan jumlah peserta dan tingkat kepesertaan aktif.
Saat ini jumlah peserta JKN mencapai sekitar 285 juta jiwa, dengan tingkat keaktifan sekitar 80,6%. Artinya, masih terdapat peserta yang status kepesertaannya tidak aktif.
Prihati menyebut terdapat sekitar 52 juta peserta yang tidak aktif membayar iuran. Jika seluruh peserta tersebut kembali aktif dan membayar iuran dengan besaran kelas III, potensi penerimaan disebut bisa mencapai sekitar Rp2 triliun per bulan atau Rp24 triliun dalam setahun.
Karena itu, pemerintah tidak hanya mengandalkan tambahan dana APBN. Suahasil juga mendorong peningkatan pengumpulan iuran serta perbaikan ketepatan sasaran penerima bantuan iuran.
Pemerintah Soroti Kualitas Layanan
Tambahan dana tersebut juga diharapkan berdampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta JKN.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan perbaikan kondisi keuangan BPJS harus diikuti dengan peningkatan pembayaran kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Dengan pembayaran yang lebih lancar, fasilitas kesehatan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Budi juga menyoroti keluhan masyarakat terkait antrean pelayanan dan perlakuan berbeda terhadap pasien peserta BPJS. Karena itu, pemerintah menginginkan suntikan dana tersebut tidak hanya memperbaiki arus kas BPJS Kesehatan, tetapi juga memberikan dampak pada pelayanan yang diterima masyarakat.
Dengan pencairan Rp20 triliun pada Oktober dan November, pemerintah berupaya menjaga kelancaran pembayaran manfaat pelayanan kesehatan hingga akhir tahun. Pada saat yang sama, persoalan kepesertaan aktif, pengumpulan iuran, ketepatan penerima bantuan, serta keberlanjutan pembiayaan JKN masih menjadi bagian yang perlu diperbaiki.
Sumber: CNN Indonesia